APBK Pidie 2024, DKP Bangun Geomebran Garam Rakyat

Hasballah - Senin, 14 Juli 2025 18:46 WIB
APBK Pidie 2024, DKP Bangun Geomebran Garam Rakyat
Sigli - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pidie dilaporkan puluhan geomembran untuk kebutuhan ladang garam rakyat sudah pernah tenggelam.

Komitmen DKP Pidie membangun geomembran semacam tempat untuk pembibitan garam, dengan sistem geomembran yang ditutupi plastik kimia berdampak positif untuk produksi garam rakyat.

Pantauan Media ini dilokasi Gampong Ara, Ie Lebeue, Kembang Tanjong, Minggu (13/7/2025), tampak geomembran tersebut berair karena saluran air sudah pecah akibat banjir.

Seorang petani garam Darmawati menyebut, produksi garam enam bulan terakhir mulai menurun, dan kami juga hanya menjual sekitar Rp.5000/ kilo untuk agen pengumpul. "Itu tidak sebanding dengan biaya yang kami keluarkan," katanya.

"Selama ini kami juga harus membeli bibit garam seharga Rp.160.000/sak di Sukon Simpang Tiga dan kita minta bupati Abu Sarjani memperhatikan ini," pintanya.

Sementara Keuchik Gampong Ara Bukhari, juga petani garam mengatakan jumlah jambo garam warga ada sekitar 48 jambo lebih. "Namun selama ini produksi kurang karena secara manual kami harus membangun penopang bibir saluran yang pecah akibat banjir dan itu tidak maksimal," jelasnya.

"Kita sudah usul dan lapor Ke DKP Pidie namun belum terealisasi, sedangkan kebutuhan atau mata pencaharian warga dominan di lancang garam ini," tegasnya.

Kadis DKP Pidie, Safrizal S.STP, Mec.Dev melalui Kabidnya, Muhammad Adi Risky, S.STP menjelaskan, ada sekitar 40 lebih geomembran yang dibangun dengan APBK 2024. "Akibat banjir besar saluran air hancur dihantam banjir," terangnya.

Terkait ini, lanjutnya pihaknya sudah lakukan antisipasi bersama kelompok petani garam termasuk mediasi, antara petani garam gampong ara dengan petani lancang garam Sukon.

Ia menambahkan, mediasi saling memberi informasi dalam rangka penjualan garam kepada pengusaha garam di Sukon Simpang Tiga,

"Terkait geomembran tenggelam dan digenangi air, itu bukan wewenang DKP, mungkin pihak BPBD Pidie karena saluran air rusak akibat banjir," pungkasnya. (Hasballah.B)

SHARE:
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru